Kamis, 28 Februari 2013

JUDUL : STRATEGI POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PROPOSAL PEMAIN LAYANG-LAYANG DI KOTA PONTIANAK



A.    Masalah penelitian
1.      Latar Belakang Masalah
Berdasarkan Peraturan Daerah ( Perda ) kota Pontianak No. 15 tahun 2005 tentang perubahan kedua  Perda No. 3 Tahun 2004 tentang ketertiban umum pasal 22 ayat ( 1) menyebutkan bahwasannya setiap orang dilarang bermain layang-layang di wilayah daerah kecuali untuk kegiatan festival atau kebudayaan atas izin kepala daerah. Pada ayat ( 2 ) disebutkan kegiatan festival atau budaya yang diizinkan sebagaimana dimaksudkan ayat ( 1 ) dilarang menggunakan tali atau bahan metal, logam, kawat dan kawat sejenisnya.
Penegakan Perda terkait dilarangnya permainan layang-layang merupakan salah satu diantara permasalahan yang menjadi prioritas Satuan Polisi Pramong Praja ( Satpol PP ), karena selain merugikan masyarakat seperti membahayakan nyawa apabila terkena kawat gelasnya dan dapat mengakibatkan pemadaman listrik. Sanksi sebenarnya sudah tercantum dalam Perda No 15 tahun 2005 tentang perubahan kedua  Perda No 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum yang menyatakan permainan layang-layang dilarang menggunakan tali kawat di area Kota Pontianak, dan jika diperbolehkan tentunya terdapat izin dari kepala daerah yaitu wali kota.
Layang-layang atau layangan merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan kekuatan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya. Di kota Pontianak setiap sore pemain layangan baik anak-anak maupun orang dewasa banyak bermain permainan tersebut dan sudah menjadi kebiasaan orang pontianak yang setiap sore bermain layangan.
Permainan layangan sangat banyak diminati kalangan anak-anak dan remaja biasanya orang tua juga ikut bermain. Waktu bermain layangan di sore hari adalah sangat efektif untuk bermain ditambah suasana yang tidak terlalu panas dan angin yang tidak terlalu kuat. Dalam permainan tersebut mereka saling bertanding untuk memutuskan layangan lawan dengan memakai tali kawat.
Layangan yang di mainkan menggunakan tali kawat untuk mempertahankannya dari lawan agar tidak mudah putus pada saat bermain, hal tersebut dilakukan agar layangan dapat bertahan dan dapat menjatuhkan lawan dengan mudah. Permainan tersebut akan sangat berbahaya bila terputus dan tersangkut ke tali listrik yang akan menyebabkan lampu padam.
Bahaya dalam permainan layangnan adalah banyak anak yang berlari dalam mengejar layangan yang putus sampai keluar jalan yang bisa membahayakannya, karena kurangnya pengawasan ortu terhadap anaknya. Korban akibat layangan putus adalah pengendara motor yang biasanya banya terjadi luka pada leher akibat tali kawat, anak yang kesetrom listrik dan luka ringan akibat mengejar layangan.
Razia yang di lakukan Satpol PP sudah termasuk sering dan dilakukan di beberapa tempat yang di anggap rawan pemain layangan dimana para anggota mengambil layangngan dan melakukan tindak pidana ringan akan tetapi tidak dapat memberikan efek jera kepada pemain layang. Kurangnya tindakan pidana yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pemain layangan mengakibatkan tidak adanya efek jera. Perda tentang ketertiban umum sudah lama di berlakukan akan tetapi yang yang di lakukan oleh Satpol PP hanya bersifat peringatan dengan mengambil layang-layang tanpa menerapkan indikasi pidana permainan tersebut.
Satpol PP yang bertugas dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah ( Perda ). Satuan yang terpisah dari kepolisian ini dibentuk sebagai bagian perangkat pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.
Selanjutnya hukum untuk mengatur keberadaan Satpol PP adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun pada tahun 2010, pemerintah menggagas dibuatnya Peraturan Pemerintah baru untuk mengatur peran dan fasilitas satpol PP. Dalam PP No 6/2010 itu, antara lain disebutkan kewenangan Satpol PP adalah "melakukan tindakan penertiban non peradilan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah". Tetapi untuk melakukannya, anggota Satpol PP diwajibkan pula untuk "menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat".

Selengkapnya download di sini

KUMPULAN TAUSIAH AAGYM

 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

blog